11 April 2024

Urgensi Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana

2 min read
dengan adanya undang-undang perampasan aset yang kini masih berupa rancangan tersebut dapat menjembatani perkara, baca selengkapnya..


Nules.co – Sudah kita ketahui bahwa banyak sekali kasus-kasus tindak pidana berupa korupsi yang dilakukan oleh para intelektual berdasi yang bertujuan untuk memenuhi hasratnya dalam memperoleh pundi-pundi kekayaan untuk memberikan kehidupan yang lebih mewah lagi.

Korupsi merupakan tindak pidana yang bermotif pada uang ini kian marak dilakukan secara besar-besaran dan sangat disayangkan, perilaku tersebut lebih banyak di lakukan oleh orang yang terpelajar.

Korupsi itu sendiri merupakan sebuah tindakan yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran hukum lainnya. Permasalahan demikian kian marak dilakukan di era sekarang, meski itu merupakan permasalahan yang rumit namun tidak mengurungkan komitmen pemerintah terhadap pemberantasan korupsi.

Seperti halnya interupsi presiden yang mendorong terbentuknya rancangan undang-undang perampasan aset dalam tindak pidana agar segera ter-sahkan. Karena tentunya, dengan disahkannya Ruu perampasan aset maka akan dapat menjangkau hasil dari tindak kejahatan yang telah dilakukan pelaku, entah itu menghasilkan atau tidak. Sehingga kedepannya tidak terdapat lagi celah sedikitpun bagi pelaku kejahatan untuk menikmati aset hasil korupsi tersebut.

Selain itu, penting serta perlunya agar RUU perampasan aset agar segera disahkan karena dengan adanya Ruu perampasan aset juga nantinya dapat mengatasi permasalahan jikalau aset hasil kejahatan tersebut dibawa kabur ke luar negeri. Akan dengan mudah nantinya bagi APH dalam meminta negara tempat singgah pelaku tersebut dengan cara perampasan aset tanpa memberikan suatu hukuman (non- conviction based asset forfeiture/NCB).

Harapannya juga dengan adanya undang-undang perampasan aset yang kini masih berupa rancangan tersebut dapat menjembatani perkara norma illicit enrichtment (kekayaan yang diperoleh dengan cara yang tidak sah) yang secara nyatanya sebenarnya sudah terdapat dalam UNCAC (Konvensi perserikatan bangsa-bangsa melawan korupsi). Dan juga dengan adanya undang-undang tersebut lebih bisa menyelamatkan kerugian negara, terlebih khususnya kasus tindak pidana korupsi.

Baca juga  Amalan Tanpa Modal

Dengan adanya undang-undang perampasan aset, maka efek jera yang akan diterima oleh pelaku korupsi akan lebih besar dirasanya. Dikarenakan cara efektif selain memberikan peraturan berbentuk UU TIPIKOR, juga membunuh secara jelas pada harta kekayaan hasil korupsi yang merupakan sumber daya kehidupannya.

Penulis: Nadiayatul Mukarromah
Mahasiswi HTN UIN KHAS Jember

Kirim ke :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Copyright © All of nules.co | Newsphere by AF themes.